INDONESIA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mencecar mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Cibinong, Wisnu Hani, dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen. Pertanyaan bernada tegas itu dilontarkan terkait hilangnya sejumlah fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong secara mendadak. Fasilitas yang dipersoalkan antara lain sofa dan pendingin ruangan (AC) yang sebelumnya dilaporkan ada di ruangan tersebut. Peristiwa itu terjadi setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapas tersebut. Momen tersebut sontak menyita perhatian para peserta rapat yang hadir.
Rapat itu sendiri merupakan pertemuan antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) dan Komisi XIII DPR RI. Agenda rapat membahas berbagai persoalan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, termasuk temuan di Lapas Cibinong yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Sejumlah anggota dewan turut memberikan pertanyaan dan masukan kepada jajaran Ditjen Pas. Suasana rapat berlangsung serius karena persoalan tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan. Kehadiran Wisnu Hani dalam rapat itu dimanfaatkan anggota dewan untuk meminta penjelasan secara langsung.
Sidak Ombudsman menjadi titik awal mencuatnya persoalan tersebut. Dalam sidak itu, ditemukan adanya klaster yang disebut-sebut mewah di lingkungan Lapas Cibinong dengan fasilitas yang jauh berbeda dari kondisi sel pada umumnya. Temuan tersebut memicu pertanyaan mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap warga binaan tertentu. Publik pun menyoroti pengawasan yang selama ini dilakukan pihak lapas. Sorotan itu semakin tajam setelah muncul informasi bahwa kondisi ruangan berubah dalam waktu singkat.
Dua hari setelah sidak Ombudsman, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mendatangi lapas tersebut untuk melihat langsung kondisi klaster yang dimaksud. Namun, sang menteri mendapati ruangan tersebut dalam keadaan kosong tanpa perabot mewah seperti yang dilaporkan sebelumnya. Perbedaan kondisi itu menimbulkan tanda tanya besar mengenai apa yang terjadi di antara dua peristiwa tersebut. Situasi ini pun dinilai janggal oleh banyak pihak. Kejanggalan itulah yang kemudian dibawa ke ruang rapat parlemen.
Dalam rapat tersebut, Yanuar menuding adanya ketidakjujuran dalam penjelasan yang disampaikan Wisnu Hani. Ia meminta eks Kalapas Cibinong itu tidak berbohong karena seluruh proses rapat disaksikan langsung oleh publik. Yanuar menilai peristiwa yang terjadi belakangan menunjukkan adanya situasi yang berbeda saat menteri datang ke lokasi. Nada bicara Yanuar terdengar tegas ketika mempertanyakan hilangnya sofa dan AC secara mendadak. Ia menuntut penjelasan yang terbuka dan masuk akal dari pihak yang bertanggung jawab.
Menurut Yanuar, ketidakjujuran tersebut bukan hanya ditujukan kepada menteri, melainkan juga kepada masyarakat luas. Ia menyebut bahwa Wisnu tidak sekadar membohongi Menteri Agus Andrianto, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dengan lugas di hadapan peserta rapat dan disaksikan publik. Yanuar menilai persoalan ini menyangkut integritas aparat pemasyarakatan yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan aturan. Baginya, kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan oleh praktik yang menutup-nutupi fakta.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan lama dalam dunia pemasyarakatan, yakni dugaan adanya fasilitas istimewa bagi narapidana tertentu. Praktik semacam itu dinilai mencederai rasa keadilan karena setiap warga binaan seharusnya mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Publik berharap pengawasan internal maupun eksternal terhadap lapas dapat diperkuat. Peran lembaga pengawas seperti Ombudsman dinilai penting untuk memastikan pelayanan di lapas berjalan sesuai aturan. Temuan di Lapas Cibinong menjadi pengingat bahwa pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan.
Rapat antara Ditjen Pas dan Komisi XIII DPR tersebut juga menjadi ruang bagi anggota dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya. Melalui forum itu, DPR dapat menggali informasi dan meminta pertanggungjawaban atas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan diharapkan mampu membuka fakta sebenarnya di balik hilangnya fasilitas tersebut. Jajaran Ditjen Pas pun dituntut memberikan penjelasan yang transparan. Keterbukaan itu dinilai penting agar publik memperoleh kejelasan atas persoalan yang terjadi.
Hingga saat ini, publik masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya sofa dan AC di klaster mewah Lapas Cibinong. Sejumlah kalangan mendorong agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menelusuri kronologi sebenarnya. Langkah tersebut dinilai perlu agar tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban. Proses pemeriksaan juga diharapkan berjalan objektif dan terbuka bagi masyarakat. Dengan demikian, dugaan penyimpangan dapat diungkap secara terang.
Peristiwa ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam membenahi tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Penegakan disiplin dan integritas petugas dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Berbagai pihak berharap tidak ada lagi praktik fasilitas istimewa yang mencederai rasa keadilan. Pengawasan berkelanjutan dari DPR, Ombudsman, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga transparansi. Ke depan, sistem pemasyarakatan diharapkan benar-benar berjalan sesuai tujuan pembinaan dan keadilan bagi semua warga binaan.
