AMPAK – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kota Medan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen mereka dalam mengawal dugaan penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Aksi lanjutan ini berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026, dengan membawa berbagai tuntutan terkait transparansi dan penegakan hukum. Para peserta aksi meminta agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara profesional dan terbuka. Mereka juga berharap proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik semakin diperkuat.
Dalam aksi tersebut, AMPAK Sumut menyoroti dugaan adanya pengaturan pemenang lelang pada sejumlah proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Para aktivis menilai bahwa proses pengadaan barang dan jasa harus berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat. Jika ditemukan pelanggaran, mereka meminta agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Aksi yang dilakukan di Medan itu juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan daerah. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi penggunaan anggaran publik. Para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka dengan harapan mendapatkan perhatian dari instansi terkait. Mereka menilai bahwa pengawasan publik merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan negara. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
AMPAK Sumut meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang mereka anggap perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurut mereka, setiap laporan atau dugaan yang berkembang di tengah masyarakat sebaiknya diperiksa berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Penegakan hukum yang objektif dan profesional menjadi harapan utama dari aksi tersebut. Mereka menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong adanya proses hukum yang transparan. Dengan demikian, seluruh persoalan dapat dijelaskan secara terang benderang.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang sering mendapat perhatian publik karena melibatkan penggunaan anggaran dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, proses pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur mekanisme lelang guna memastikan adanya persaingan yang sehat dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta. Kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pusat maupun daerah terus mendorong peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan sistem elektronik menjadi salah satu langkah yang diterapkan untuk mengurangi potensi penyimpangan. Sistem tersebut dirancang agar seluruh proses dapat dipantau dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai ketentuan. Peran lembaga pengawas dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menjaga integritas proses tersebut.
Aksi yang dilakukan AMPAK Sumut berlangsung dengan menyampaikan berbagai tuntutan secara tertib. Para peserta membawa spanduk dan poster yang berisi pesan-pesan antikorupsi serta dorongan agar proses hukum berjalan secara profesional. Mereka juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran pembangunan daerah. Menurut mereka, pembangunan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila proses pengelolaan anggaran dilakukan secara jujur dan transparan. Semangat tersebut menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan dalam aksi.
Selain menyoroti dugaan pengaturan pemenang lelang, para aktivis juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Mereka berharap setiap proses yang berkaitan dengan proyek pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi dianggap sebagai salah satu instrumen paling efektif dalam mencegah praktik penyimpangan. Ketika informasi tersedia secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur daerah. Berbagai proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya berada dalam lingkup tugas instansi tersebut. Karena itu, setiap program yang dijalankan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pengelolaan proyek yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, dampaknya dapat dirasakan secara luas.
Kalangan pengamat menilai bahwa pengawasan terhadap proyek infrastruktur perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses perencanaan dan pengadaan. Dengan pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal. Pendekatan preventif seperti ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting.
Aparat penegak hukum pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti setiap laporan yang memenuhi unsur hukum. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan alat bukti yang cukup. Dalam negara hukum, setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui proses yang objektif dan profesional. Asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Dengan demikian, setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang sama.
Aksi yang dilakukan AMPAK Sumut mencerminkan tingginya perhatian generasi muda terhadap isu pemberantasan korupsi. Mahasiswa dan pemuda selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif mengawal berbagai kebijakan publik. Keterlibatan mereka dalam pengawasan pembangunan menjadi bagian dari kontrol sosial yang sah dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan advokasi, mereka berupaya mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Peran tersebut menjadi salah satu kontribusi penting bagi pembangunan bangsa.
Masyarakat berharap setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat ditangani secara terbuka dan sesuai prosedur hukum. Kepastian hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Jika terdapat pelanggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan kepada publik. Keterbukaan informasi akan membantu menghindari munculnya spekulasi yang tidak berdasar.
Dalam konteks pembangunan daerah, integritas menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program pemerintah. Pengelolaan anggaran yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, berbagai upaya pengawasan perlu terus diperkuat. Tidak hanya oleh aparat resmi, tetapi juga oleh masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.
Melalui aksi lanjutan yang digelar di Medan, AMPAK Sumut kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal isu dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas BMBK Sumatera Utara. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, seluruh pihak juga diharapkan menghormati proses hukum yang berjalan dan menjunjung asas keadilan. Dengan pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang profesional, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terus diwujudkan. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh proses tersebut adalah memastikan pembangunan daerah berjalan untuk kepentingan masyarakat luas.
