Medan — Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Kegiatan tersebut digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Senin (31/8/2026).
Rakor ini diselenggarakan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sumatera Utara. Sinergi tersebut dinilai penting guna menggenjot potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Kehadiran Wakil Wali Kota Medan dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk turut ambil bagian dalam upaya penguatan fiskal daerah, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah maupun penyaluran dana bagi hasil pajak provinsi.
Turut hadir dalam rakor tersebut sejumlah pejabat penting, di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, yang hadir untuk memberikan arahan terkait tata kelola keuangan daerah secara nasional.
Selain itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turut hadir langsung memimpin jalannya rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap pengelolaan pendapatan daerah di seluruh Sumatera Utara.
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, juga turut hadir dalam kegiatan ini. Kehadirannya berkaitan dengan peran Jasa Raharja dalam pengelolaan sebagian sumber pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Rakor ini turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara, yang menunjukkan besarnya perhatian seluruh kepala daerah terhadap agenda optimalisasi PAD dan penyaluran DBH pajak provinsi ini.
Forum koordinasi semacam ini dinilai penting untuk membangun kesepahaman bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan langkah-langkah konkret peningkatan pendapatan daerah.
Melalui optimalisasi PAD dan penyaluran DBH pajak provinsi yang lebih transparan dan tepat sasaran, diharapkan setiap daerah dapat memperkuat kemandirian fiskalnya guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.
Kehadiran Wakil Wali Kota Medan dalam rakor ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan untuk terus menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun daerah lain, demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan akuntabel.
