Newmedan.com – Dalam sidang yang sedang berlangsung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan peran penting Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam upaya melindungi Harun Masiku dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2020. JPU menyatakan bahwa Hasto memberikan arahan kepada Harun untuk menghindari deteksi KPK, termasuk dengan merendam ponselnya ke dalam air guna menghilangkan jejak digital.
Menurut keterangan JPU, arahan ini diberikan setelah Wahyu Setiawan, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditangkap oleh KPK dalam kasus suap terkait pengisian jabatan di KPU. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku, yang kemudian menjadi buronan KPK. Setelah penangkapan Wahyu, Hasto dikabarkan memerintahkan Harun untuk tetap berada di kantor DPP PDIP agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
JPU juga mengungkapkan bahwa Harun Masiku sempat bertemu dengan Nur Hasan, seorang tokoh yang diduga memiliki koneksi dengan PDIP, di Hotel Sofyan Cut Meutia. Pertemuan ini diduga menjadi bagian dari upaya untuk mengamankan Harun dari kejaran KPK. Setelah pertemuan tersebut, ponsel Harun tidak lagi dapat dilacak, menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya sistematis untuk menghilangkan bukti digital.
Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk melindungi Harun Masiku dari proses hukum. JPU menegaskan bahwa arahan yang diberikan oleh Hasto Kristiyanto menunjukkan adanya upaya untuk menghalangi proses penyelidikan KPK. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas partai politik yang selama ini mengusung agenda antikorupsi.
Kasus ini bermula dari penangkapan Wahyu Setiawan oleh KPK pada Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku untuk memengaruhi proses pengisian jabatan di KPU. Setelah penangkapan Wahyu, KPK mulai memburu Harun, yang diduga sebagai pihak yang memberikan suap. Namun, hingga saat ini, Harun masih berstatus buron dan keberadaannya belum diketahui.
JPU menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto tidak hanya memberikan arahan kepada Harun untuk menghilangkan jejak, tetapi juga memfasilitasi pertemuan antara Harun dan Nur Hasan. Pertemuan ini diduga bertujuan untuk merencanakan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya menghindari kejaran KPK. JPU juga menemukan bukti bahwa setelah pertemuan tersebut, Harun tidak lagi menggunakan ponselnya, yang diduga sengaja dihancurkan atau dihilangkan.
Pengungkapan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi dan masyarakat umum. Banyak yang mempertanyakan komitmen PDIP dalam memberantas korupsi, mengingat salah satu petingginya diduga terlibat dalam upaya menghalangi proses hukum. PDIP sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait pengungkapan JPU dalam sidang tersebut.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh partai politik. Sebagai partai yang memiliki basis massa besar, PDIP diharapkan dapat menjadi contoh dalam menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Namun, fakta yang terungkap dalam sidang ini justru menunjukkan sebaliknya.
JPU menegaskan bahwa mereka akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kebenaran seutuhnya. Mereka juga meminta kerja sama dari semua pihak, termasuk PDIP, untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. JPU berjanji akan menindak tegas siapa pun yang terbukti menghalangi proses penyelidikan.
Sementara itu, KPK menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk mengejar Harun Masiku hingga tuntas. KPK juga mengimbau kepada siapa pun yang mengetahui keberadaan Harun untuk segera melapor kepada pihak berwajib. KPK menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi koruptor untuk bersembunyi, dan mereka akan terus bekerja keras untuk membersihkan negara dari praktik korupsi.
Kasus ini juga menjadi ujian berat bagi Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP. Sebagai salah satu tokoh sentral di partai, Hasto diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, jika terbukti terlibat dalam upaya menghalangi proses hukum, hal ini dapat merusak reputasi PDIP dan kepercayaan publik terhadap partai tersebut.
Di sisi lain, masyarakat semakin kritis terhadap kinerja partai politik dalam memerangi korupsi. Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di tubuh partai politik. Masyarakat juga menuntut agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Pemerintah juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa kasus ini tidak terulang di masa depan. Langkah-langkah pencegahan, seperti memperkuat sistem pengawasan internal partai politik dan meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen jabatan publik, harus segera dilakukan.
Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam kehidupan berpolitik. Partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi, harus mampu menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan akan semakin terkikis.
Dengan terus terungkapnya fakta-fakta baru dalam sidang ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keadilan bagi semua pihak. Masyarakat juga diharapkan dapat terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendorong agar proses hukum tidak diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.
