NEWMEDAN.COM – Penunjukan Rudi Akmal Tambunan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Deli Serdang menuai gelombang kritik dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan mahasiswa. Pasalnya, Rudi merupakan adik kandung Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang sebelumnya telah dilantik sebagai Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab).
Keputusan ini dianggap tidak mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah pihak menilai langkah tersebut memperkuat praktik nepotisme dan politik kekeluargaan dalam pemerintahan lokal.
Salah satu pihak yang lantang bersuara adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Deli Serdang (FKM-DS). Melalui pernyataan sikap resmi, organisasi ini menyebut penunjukan Rudi Akmal Tambunan sebagai bentuk kemunduran dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua Kajian Strategis dan Ideologi Politik FKM-DS, Rinaldy Fauzi, menilai langkah itu sebagai tamparan keras terhadap semangat reformasi birokrasi yang seharusnya menekankan prinsip meritokrasi dan profesionalisme.
“Reformasi birokrasi yang katanya menjadi prioritas, ternyata hanya isapan jempol belaka. Hanya omon-omon! Ini bukan reformasi, tapi ‘re-formasi’ keluarga,” ujar Rinaldy dengan nada tegas dalam keterangannya kepada media.
Menurutnya, jabatan di lingkungan pemerintahan seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan darah atau kedekatan personal dengan pejabat tertentu.
Ia menambahkan, penempatan jabatan strategis kepada anggota keluarga kepala daerah akan menciptakan preseden buruk dan merusak kepercayaan publik terhadap objektivitas kebijakan pemerintahan.
“Bagaimana masyarakat mau percaya bahwa sistem birokrasi kita bersih, jika penempatan pejabat saja masih didominasi unsur kekerabatan?” lanjutnya.
Rinaldy juga menyoroti bahwa keputusan tersebut berpotensi menurunkan moral para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab Deli Serdang. Banyak di antara mereka yang telah berkarier puluhan tahun, namun justru tersisih oleh penunjukan berbasis kedekatan keluarga.
“ASN yang bekerja keras bertahun-tahun tentu merasa kecewa. Mereka belajar, berjuang, dan berkompetisi secara profesional, tapi tiba-tiba posisi penting diisi oleh keluarga bupati. Ini sangat tidak adil,” tegasnya lagi.
FKM-DS pun mendesak agar Bupati Deli Serdang segera meninjau ulang keputusan tersebut dan menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi birokrasi. Mereka juga meminta Inspektorat dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan evaluasi terhadap proses penunjukan itu.
“Kalau memang reformasi birokrasi ingin ditegakkan, maka harus ada keberanian untuk memperbaiki sistem. Jangan hanya slogan,” kata Rinaldy.
Selain mahasiswa, sejumlah aktivis pemerhati tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara juga ikut menyoroti kasus ini. Mereka menilai bahwa praktik seperti ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan rekrutmen pejabat publik di tingkat daerah.
“Penunjukan adik bupati ke posisi strategis akan selalu menimbulkan kecurigaan publik. Meski diklaim sesuai prosedur, tetap saja menimbulkan kesan nepotistik,” ujar Syahrul Pane, aktivis LSM Pemerhati Reformasi Pemerintahan Sumut.
Syahrul menegaskan bahwa Bupati seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama jika menyangkut jabatan penting seperti Kepala BKPSDM, yang berperan besar dalam menentukan arah karier ASN di kabupaten tersebut.
“BKPSDM adalah lembaga yang mengatur sistem kepegawaian. Kalau yang memimpinnya saja punya hubungan keluarga dengan bupati, bagaimana masyarakat mau percaya proses promosi dan rotasi pejabat itu objektif?” katanya menambahkan.
Di sisi lain, pihak Pemkab Deli Serdang hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Beberapa sumber di lingkungan pemerintahan menyebut, penunjukan tersebut dilakukan karena kebutuhan mendesak dan pertimbangan kinerja pejabat bersangkutan.
Namun, alasan itu belum cukup meredam gelombang kritik. Di media sosial, banyak warga yang mengekspresikan kekecewaannya terhadap praktik seperti ini. Tagar #ReformasiKeluarga bahkan mulai ramai digunakan oleh warganet Sumut sebagai bentuk sindiran terhadap situasi tersebut.
“Kalau semua jabatan diisi oleh keluarga, kapan rakyat kecil bisa punya kesempatan memimpin?” tulis salah satu pengguna akun X dengan nada kecewa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap praktik nepotisme di pemerintahan daerah. Mereka tidak lagi mudah percaya pada narasi reformasi birokrasi tanpa bukti nyata di lapangan.
FKM-DS menegaskan akan terus mengawal isu ini dan siap menggelar aksi demonstrasi jika tidak ada langkah korektif dari Pemkab Deli Serdang. “Kami akan turun ke jalan jika ini dibiarkan. Jangan sampai reformasi birokrasi dikubur oleh kepentingan keluarga,” tutup Rinaldy.
Penunjukan adik kandung Bupati Deli Serdang sebagai Plt Kepala BKPSDM kini menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintahan daerah dalam menegakkan prinsip transparansi dan keadilan. Publik menanti apakah reformasi birokrasi benar-benar dijalankan — atau hanya sekadar slogan politik yang kehilangan makna.
