NEWMEDAN.COM – Program peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali digulirkan. Tahun 2025 ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menargetkan sedikitnya 1.992 unit rumah tidak layak huni di Sumatera Utara akan diperbaiki melalui program Bedah Rumah.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kemen PKP, Azis Andriansyah, menyampaikan bahwa jumlah tersebut saat ini tengah melalui proses verifikasi. Menurutnya, data sementara sudah terkumpul, namun pihaknya masih memastikan agar calon penerima bantuan benar-benar memenuhi syarat.
“Ya, ada 1.992 rumah yang sedang memasuki tahap verifikasi. Titik-titik lokasinya sudah ada, tetapi belum semua sesuai kebutuhan. Kita berharap pemerintah provinsi ikut berkontribusi dengan mengalokasikan anggaran untuk mempercepat program bedah rumah ini,” ujar Azis dalam Sosialisasi Permen PKP Nomor 9 dan 10 Tahun 2025 di Medan, Selasa (16/9/2025).
Program Bedah Rumah ini diproyeksikan akan menelan anggaran sekitar Rp30 miliar per tahun. Anggaran tersebut mencakup biaya pembangunan ulang maupun perbaikan rumah agar layak dihuni, sesuai standar kesehatan dan kenyamanan.
Azis menjelaskan, sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik sangat memprihatinkan. Bantuan akan difokuskan untuk memperbaiki atap, lantai, dinding, hingga fasilitas sanitasi dasar.
Kementerian menegaskan, tujuan utama program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga. Rumah yang sehat dan layak huni diyakini mampu memberikan dampak positif pada kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas keluarga.
Selain itu, program bedah rumah diharapkan mampu mendukung pencapaian target pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dengan memiliki tempat tinggal yang lebih baik, masyarakat miskin bisa terbantu keluar dari lingkaran keterbelakangan sosial.
Kemen PKP menilai bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan. Pemprov Sumut diminta turut menyiapkan anggaran pendamping, agar jumlah rumah yang diperbaiki bisa lebih banyak dari target awal.
“Jika provinsi dan kabupaten/kota ikut menambah porsi anggaran, dampaknya akan lebih luas. Tidak hanya ribuan rumah, tetapi bisa puluhan ribu unit dalam beberapa tahun ke depan,” kata Azis.
Masyarakat pun menyambut baik program ini. Beberapa warga di Medan dan Binjai yang masuk daftar verifikasi menyatakan harapan besar agar rumah mereka benar-benar terpilih untuk diperbaiki. Mereka mengaku selama ini tinggal di hunian dengan atap bocor dan dinding rapuh.
Salah satu warga, ibu rumah tangga di Padangsidimpuan, mengaku rumahnya sudah bertahun-tahun tidak layak huni. “Kalau hujan, air masuk ke dalam. Kami hanya bisa menampung dengan ember. Mudah-mudahan program pemerintah ini bisa membantu keluarga kami,” ujarnya.
Pemerhati sosial di Sumut, Ahmad Siregar, menilai program ini sangat penting karena masih banyak warga tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar. Menurutnya, keberlanjutan program bedah rumah harus menjadi prioritas setiap tahun, mengingat kebutuhan perumahan layak di Sumut sangat tinggi.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga diperlukan agar program berjalan transparan. “Jangan sampai program sebesar ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Verifikasi harus benar-benar ketat,” ucap Ahmad.
Dengan anggaran sekitar Rp30 miliar per tahun, program ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. Rumah yang lebih baik dapat menciptakan kawasan yang lebih tertata dan sehat.
Ke depan, Kemen PKP berkomitmen memperluas cakupan program di berbagai daerah. Jika sukses di Sumatera Utara, model ini akan diterapkan secara lebih masif di provinsi lain, demi mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
