NEWMEDAN.COM MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengungkapkan bahwa hampir seperempat dari total jalan provinsi di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi rusak. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 21,7% dari panjang total jalan provinsi mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat. Situasi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan bahwa dari total 3.005,65 kilometer jalan provinsi, hanya sekitar 56% yang tercatat dalam kondisi baik. Sementara itu, 21,81% dikategorikan dalam kondisi sedang, 4,78% mengalami kerusakan ringan, dan sisanya, yakni 17%, mengalami kerusakan berat. Angka ini menjadi indikator bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk ditangani.
Dalam keterangan resminya, Surya menegaskan bahwa upaya perbaikan jalan tidaklah mudah. Tantangan terbesar terletak pada panjangnya jaringan jalan yang harus ditangani, serta kondisi geografis Sumut yang bervariasi. Beberapa wilayah memiliki medan yang sulit dijangkau, sehingga memperlambat proses perbaikan dan meningkatkan biaya pembangunan.
“Di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan,” ujar Surya. Menurutnya, tanpa kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat, percepatan perbaikan jalan akan sulit diwujudkan.
Ia menambahkan bahwa perbaikan jalan merupakan bagian penting dari pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Jalan yang baik akan meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang, dan membuka akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
Namun demikian, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu tantangan utama. Pemerintah daerah harus mampu menyusun prioritas yang tepat dalam merencanakan perbaikan infrastruktur. Jalan dengan tingkat kerusakan tinggi dan intensitas lalu lintas tinggi perlu mendapatkan perhatian lebih dahulu.
Pemerintah Provinsi Sumut saat ini tengah menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki kondisi jalan. Beberapa di antaranya meliputi program padat karya, penggunaan teknologi material terbaru, dan sistem monitoring berbasis digital untuk memastikan transparansi serta efisiensi anggaran.
Selain itu, partisipasi sektor swasta juga diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) menjadi salah satu opsi yang terus dikaji untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan jalan.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan pelaporan kondisi jalan. Melalui pemanfaatan aplikasi dan kanal pengaduan digital, masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan di lingkungan mereka secara langsung, sehingga proses tindak lanjut bisa dilakukan dengan lebih cepat.
Menurut pengamat transportasi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Arif Siregar, perbaikan infrastruktur jalan harus didukung oleh kebijakan yang berpihak pada pemerataan pembangunan. “Tidak cukup hanya memperbaiki jalan utama, jalan penghubung desa dan kawasan pertanian juga perlu diperhatikan karena berdampak pada produktivitas ekonomi lokal,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Pembangunan jalan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar tidak menimbulkan masalah baru di masa mendatang, seperti banjir atau longsor akibat konstruksi yang tidak sesuai standar.
Masyarakat berharap agar perbaikan jalan dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran. Selama ini, beberapa proyek jalan dinilai lambat pengerjaannya atau kualitasnya rendah, sehingga tidak bertahan lama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya perbaikan hanya bersifat sementara.
Pemerintah Provinsi Sumut juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Dalam waktu dekat, Pemprov Sumut akan memprioritaskan beberapa ruas jalan strategis untuk diperbaiki. Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik awal yang positif dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap kualitas infrastruktur jalan di daerah tersebut.
Dengan tantangan yang ada, keberhasilan perbaikan jalan di Sumut membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Diperlukan komitmen jangka panjang, inovasi, serta partisipasi aktif masyarakat agar masalah jalan rusak tidak terus menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan daerah.
