Newmedan.com – Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RPJMD dan RKPMD) Tahun Anggaran 2025–2026 yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin, 5 Mei 2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kepala daerah. Salah satu yang disorot secara langsung adalah Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah.
Kritik ini muncul saat Bobby membahas pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat perekonomian daerah. Ia menekankan bahwa setiap bupati dan wali kota di Sumut semestinya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memikirkan langkah-langkah strategis melalui pembentukan BUMD yang memiliki orientasi profit dan layanan kepada masyarakat.
Menurut Bobby, Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak potensi unggulan yang dapat dikelola melalui BUMD. Di antaranya adalah sektor minyak dan gas (migas), hasil perkebunan, serta potensi wisata yang masih belum tergarap secara maksimal. Sayangnya, ujar Bobby, semangat kolaborasi yang seharusnya menjadi dasar dalam membangun daerah, tidak sepenuhnya dijalankan oleh semua kepala daerah.
Dalam pidatonya, Bobby menyinggung adanya kecenderungan beberapa kepala daerah yang ingin ‘bermain’ sendiri dalam membangun dan mengelola BUMD. Mereka dianggap lebih fokus membangun usaha yang hanya menguntungkan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan kerja sama lintas kabupaten/kota. “Kalau masing-masing ingin jalan sendiri, kapan kita bisa maju bersama?” ucap Bobby tegas di hadapan peserta musyawarah.
Bobby kemudian secara terang-terangan menyentil Bupati Madina, Saipullah, yang dinilai kurang aktif dan responsif dalam menanggapi ajakan kolaborasi pembentukan BUMD lintas daerah. Ia menyatakan bahwa sejumlah inisiatif dari Pemprov Sumut sering tidak direspon dengan serius oleh pemerintah kabupaten, termasuk Madina, yang seharusnya memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi.
“Pak Bupati, kita ini bukan lagi saatnya bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja kolektif. Apalagi Mandailing Natal itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Kalau tidak dikelola bersama, potensi ini akan hilang begitu saja,” ujar Bobby dengan nada mengingatkan.
Pernyataan ini sontak menarik perhatian para peserta musyawarah, termasuk perwakilan dari kementerian, tokoh masyarakat, dan akademisi yang turut hadir. Beberapa peserta bahkan mengangguk menyetujui bahwa memang kolaborasi antardaerah masih menjadi tantangan besar dalam perencanaan pembangunan di Sumut.
Bobby menambahkan, pembentukan BUMD tidak hanya soal mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin pemerataan pelayanan publik. Menurutnya, jika BUMD dikembangkan secara profesional dan terstruktur, pelayanan air bersih, transportasi, hingga pengelolaan limbah bisa dilakukan lebih efisien dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menyarankan agar kepala daerah tidak merasa risih atau tersinggung saat mendapat kritik. “Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangkitkan. Kalau kita tidak mau dikritik, berarti kita tidak siap menjadi pemimpin,” ujar Bobby diikuti tepuk tangan peserta yang hadir.
Menanggapi pernyataan Gubernur, Bupati Madina Saipullah tidak memberikan komentar langsung di forum tersebut. Namun, sejumlah pejabat daerah yang hadir dari Madina tampak mencatat dan berdiskusi internal setelah sesi sambutan berakhir.
Dalam sesi penutupan, Bobby menegaskan kembali bahwa Sumut hanya bisa maju jika seluruh kepala daerah mau bekerja sama dan saling mendukung. Ia meminta agar pada tahun 2025–2026, seluruh daerah sudah memiliki roadmap pembentukan atau penguatan BUMD masing-masing yang diselaraskan dengan potensi unggulan lokal dan kebutuhan regional.
Musrenbang ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, terutama para kepala daerah, untuk mulai mengubah pola pikir dari ego sektoral menuju kerja sama regional. Hanya dengan cara itulah pembangunan yang merata dan berkelanjutan dapat terwujud di Sumatera Utara.
Dengan adanya sentilan ini, diharapkan para pemimpin daerah bisa lebih terbuka dan aktif menjalin sinergi, baik dengan pemerintah provinsi maupun sesama kabupaten/kota. Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan hanya bisa dihadapi jika semua pihak mau menurunkan ego dan duduk bersama mencari solusi.
Musrenbang RPJMD dan RKPMD TA 2025–2026 ini pun menjadi momen penting untuk menyatukan persepsi, semangat, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam merancang pembangunan Sumatera Utara yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
