NEWMEDAN.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution secara resmi meminta penghentian proses hukum terhadap seorang pria yang diduga menghina istrinya, Kahiyang Ayu, serta mertuanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Permintaan ini disampaikan terkait viralnya video kontroversial di media sosial yang membahas polemik empat pulau.
Dalam konferensi pers bersama Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (17/6/2025), Bobby menegaskan bahwa sebagai Gubernur Sumut, ia meminta agar laporan terhadap warga Aceh atau pihak terkait kasus tersebut dihentikan. Pernyataan ini menunjukkan sikap rekonsiliatif dari Bobby di tengah situasi yang sempat memanas.
Insiden ini bermula ketika sebuah video berisi komentar pedas terhadap Kahiyang Ayu dan Jokowi beredar luas di platform media sosial. Video tersebut dikaitkan dengan isu sengketa empat pulau yang belakangan menjadi perbincangan publik. Akibatnya, muncul laporan hukum terhadap pembuat konten tersebut, yang memicu ketegangan antara beberapa kelompok masyarakat.
Bobby Nasution menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari konflik yang tidak perlu. “Kita harus bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Mari kita selesaikan masalah dengan cara yang elegan tanpa harus memperkeruh situasi,” ujarnya dalam konferensi pers tersebut.
Permintaan penghentian laporan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan pengamat hukum. Mereka menilai langkah Bobby sebagai upaya meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik yang bisa merugikan banyak pihak.
Menteri Dalam Negeri yang hadir dalam kesempatan itu juga mendukung sikap rekonsiliasi yang ditunjukkan Bobby. Ia mengingatkan bahwa media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran konten provokatif, sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam menanggapinya.
Gubernur Aceh turut menyambut baik permintaan Bobby Nasution. Ia menyatakan bahwa masyarakat Aceh dan Sumut memiliki hubungan yang erat, sehingga tidak sepatutnya terjadi perselisihan hanya karena sebuah konten di media sosial.
Kasus ini kembali mengingatkan publik tentang betapa rentannya situasi sosial politik di era digital. Konten-konten provokatif dengan cepat bisa memicu konflik horizontal jika tidak disikapi dengan bijak oleh para pemimpin.
Beberapa pengamat komunikasi politik menilai bahwa langkah Bobby Nasution patut dicontoh oleh pemimpin daerah lainnya. Menurut mereka, pemimpin yang baik harus mampu menahan emosi dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, kasus ini juga memunculkan diskusi tentang pentingnya literasi digital di masyarakat. Banyak netizen yang tanpa sadar menyebarkan konten bermasalah karena kurang memahami dampak hukum dan sosial yang mungkin timbul.
Pakar hukum tata negara menegaskan bahwa meskipun laporan dihentikan, pelaku tetap harus diberikan pemahaman tentang konsekuensi dari ujaran kebencian. Pendidikan tentang etika bermedia sosial dinilai perlu digencarkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Masyarakat Sumut dan Aceh pun menyambut positif langkah damai yang diambil Bobby Nasution. Banyak warganet yang mengapresiasi sikapnya yang memilih jalan perdamaian daripada memperpanjang konflik.
Ke depan, diharapkan para pemimpin daerah bisa lebih proaktif dalam menangani isu-isu sensitif di media sosial. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dinilai krusial untuk menciptakan ruang digital yang sehat.
Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya filter diri sebelum membagikan konten di media sosial. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk menjaga harmoni sosial melalui komunikasi yang bertanggung jawab.
Dengan ditanganinya kasus ini secara elegan oleh Bobby Nasution dan para pemimpin terkait, diharapkan hubungan antara masyarakat Sumut dan Aceh tetap harmonis. Peristiwa ini bisa menjadi contoh baik penyelesaian konflik di era digital tanpa harus melalui proses hukum yang berlarut-larut.
Terakhir, banyak pihak berharap kasus ini bisa menurunkan tensi politik yang sempat memanas. Sikap bijak para pemimpin dalam menangani konflik semacam ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
