NEWMEDAN.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pemerintah pusat segera memulai pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembangunan hunian tetap atau huntap menjadi bagian penting dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah menargetkan warga dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Upaya ini sekaligus menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.
Maruarar Sirait dijadwalkan berangkat ke Sumatera Utara pada Minggu, 21 Desember 2025. Ia akan didampingi oleh jajaran kementerian serta tim teknis pembangunan. Setibanya di Sumut, Menteri PKP langsung menuju lokasi terdampak. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan desain hunian. Pemerintah ingin pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
Dalam keterangannya, Maruarar menyebut sejumlah wilayah menjadi prioritas pembangunan huntap. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Ketiga wilayah ini mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir dan longsor. Banyak rumah warga rusak berat hingga tidak dapat dihuni. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat pembangunan hunian permanen.
Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan huntap tidak akan ditunda. Pemerintah ingin masyarakat segera keluar dari pengungsian. Hunian sementara dinilai tidak cukup untuk jangka panjang. Oleh karena itu, huntap menjadi solusi utama pemulihan permukiman. Negara berkomitmen memastikan warga kembali hidup normal.
Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden. Presiden meminta agar proses rehabilitasi tidak berlarut-larut. Kementerian PKP pun langsung melakukan koordinasi lintas sektor. Kerja sama dilakukan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Semua pihak diminta bergerak serentak.
Menurut Ara, pembangunan huntap akan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Lokasi hunian dipastikan berada di kawasan aman bencana. Desain rumah disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Selain itu, fasilitas dasar juga akan disiapkan. Hunian dirancang untuk mendukung kehidupan warga secara berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun rumah. Infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan dan sanitasi juga diperhatikan. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu prioritas. Selain itu, akses listrik dan fasilitas umum turut direncanakan. Pemerintah ingin membangun kawasan hunian yang layak huni.
Maruarar menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara transparan. Penggunaan anggaran akan diawasi secara ketat. Pemerintah tidak ingin ada penyimpangan dalam proyek kemanusiaan ini. Akuntabilitas menjadi prinsip utama. Masyarakat diharapkan ikut mengawasi proses pembangunan.
Kementerian PKP juga menggandeng pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah provinsi dan kabupaten berperan dalam penyediaan lahan. Koordinasi intensif terus dilakukan. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program. Semua pihak diharapkan bekerja maksimal.
Ara menyampaikan bahwa pemerintah memahami penderitaan warga terdampak bencana. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kondisi ini tidak mudah untuk dilalui. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan solusi nyata. Pembangunan huntap menjadi bentuk empati pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa hunian yang dibangun bersifat permanen. Warga tidak perlu khawatir akan masa depan tempat tinggal mereka. Pemerintah ingin memberikan kepastian. Huntap diharapkan menjadi awal pemulihan kehidupan masyarakat. Warga dapat kembali beraktivitas dengan tenang.
Selain membangun rumah, pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi warga. Hunian tetap menjadi fondasi penting bagi aktivitas ekonomi. Dengan tempat tinggal yang aman, warga dapat kembali bekerja. Pemerintah berharap roda perekonomian lokal segera bergerak. Pemulihan dilakukan secara menyeluruh.
Maruarar menambahkan bahwa pembangunan huntap dilakukan bertahap. Tahap awal difokuskan pada warga dengan kerusakan rumah paling parah. Data penerima bantuan disusun bersama pemerintah daerah. Validasi data dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah ingin menghindari kesalahan pendataan.
Ia juga meminta masyarakat bersabar selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah berupaya bekerja secepat mungkin. Namun, kualitas bangunan tetap menjadi prioritas. Proses konstruksi akan diawasi oleh tenaga ahli. Tujuannya agar hunian aman dan tahan lama.
Kementerian PKP memastikan penggunaan material berkualitas. Standar bangunan tahan bencana menjadi acuan. Pemerintah tidak ingin risiko bencana berulang berdampak besar. Oleh karena itu, aspek mitigasi turut diperhitungkan. Hunian dibangun dengan perencanaan matang.
Ara menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau perkembangan di lapangan. Evaluasi dilakukan secara berkala. Jika ditemukan kendala, solusi akan segera diambil. Pemerintah tidak ingin proyek terhambat. Semua langkah diambil demi kepentingan warga.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah. Dukungan dan koordinasi dinilai sangat baik. Kerja sama ini mempermudah pelaksanaan program. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi menjadi kunci keberhasilan.
Menteri PKP berharap pembangunan huntap dapat menjadi contoh penanganan bencana yang cepat. Pemerintah ingin menunjukkan keseriusan dalam melindungi rakyat. Penanganan bencana tidak hanya bersifat darurat. Fase pemulihan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Huntap menjadi simbol pemulihan tersebut.
Maruarar mengajak semua pihak untuk mendukung program ini. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah membuka ruang komunikasi dengan warga. Aspirasi dan masukan akan dipertimbangkan. Proses pembangunan diharapkan berjalan lancar.
Dengan dimulainya pembangunan huntap, pemerintah berharap harapan warga kembali tumbuh. Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Hunian menjadi tempat memulai kehidupan baru. Negara hadir untuk memastikan hal itu terwujud. Komitmen pemerintah diwujudkan melalui tindakan nyata.
