NEWMEDAN.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan lahan untuk pembangunan 1.000 unit rumah. Hunian tersebut diperuntukkan bagi korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumut. Program ini melibatkan kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah daerah memastikan proses berjalan sesuai rencana.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program kemanusiaan tersebut. Menurutnya, penyediaan lahan menjadi langkah awal yang krusial. Dengan lahan yang siap, pembangunan dapat segera dimulai. Pemerintah provinsi berupaya mempercepat seluruh proses administrasi. Hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat terdampak bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution di Kota Medan. Ia menyampaikannya dalam rapat percepatan pembangunan hunian tetap. Rapat tersebut dilakukan secara daring. Hadir dalam rapat tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait dan perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi. Koordinasi lintas sektor menjadi fokus utama pembahasan.
Gubernur menekankan bahwa hunian tetap sangat dibutuhkan masyarakat korban bencana. Banyak warga hingga kini masih tinggal di pengungsian. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal untuk jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan rumah permanen menjadi solusi utama. Pemerintah berupaya menghadirkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Bobby Nasution menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan lahan sesuai kebutuhan teknis. Lahan yang disiapkan akan mempertimbangkan aspek keamanan. Selain itu, lokasi juga harus dekat dengan akses layanan dasar. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pemerintah ingin hunian tersebut benar-benar bermanfaat jangka panjang.
Pembangunan hunian tetap ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi berperan sebagai pihak yang memberikan bantuan pembangunan. Sementara itu, Kementerian PKP berperan dalam koordinasi kebijakan perumahan. Pemerintah daerah bertugas memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan di lapangan. Sinergi ini dinilai sangat penting dalam penanganan pascabencana.
Menurut Bobby, bencana banjir dan longsor telah memberikan dampak besar. Banyak rumah warga rusak berat hingga tidak dapat dihuni. Aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu. Kondisi psikologis warga turut terdampak. Oleh sebab itu, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh.
Hunian tetap diharapkan menjadi bagian dari pemulihan tersebut. Rumah permanen akan memberikan rasa aman bagi warga. Selain itu, hunian yang layak dapat mempercepat pemulihan sosial. Anak-anak dapat kembali belajar dengan nyaman. Keluarga pun bisa kembali menjalani kehidupan normal.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Sumut. Ia menilai kesiapan lahan menjadi faktor kunci percepatan pembangunan. Pemerintah pusat akan mendukung dari sisi regulasi dan teknis. Sinergi pusat dan daerah diharapkan berjalan optimal. Program ini menjadi contoh kolaborasi penanganan bencana.
Yayasan Buddha Tzu Chi juga menyatakan kesiapannya dalam membantu pembangunan. Yayasan ini dikenal aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Bantuan yang diberikan bersifat non-profit dan berorientasi sosial. Tujuannya murni untuk membantu masyarakat terdampak. Pembangunan hunian dilakukan dengan standar kelayakan tertentu.
Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai bantuan ini sebagai wujud kepedulian nyata. Pemerintah daerah membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri.
Dalam rapat tersebut juga dibahas tahapan pembangunan. Mulai dari persiapan lahan hingga pelaksanaan konstruksi. Target waktu pembangunan menjadi perhatian utama. Semua pihak sepakat untuk bergerak cepat. Kecepatan dinilai penting demi kepentingan korban bencana.
Selain pembangunan fisik, aspek sosial juga diperhatikan. Pemerintah daerah akan mendampingi masyarakat selama proses relokasi. Pendataan penerima hunian dilakukan secara transparan. Prinsip keadilan dan tepat sasaran menjadi acuan. Hal ini untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari.
Gubernur menegaskan bahwa hunian tersebut akan dimanfaatkan secara permanen. Rumah yang dibangun bukan bersifat sementara. Masyarakat dapat menempatinya dalam jangka panjang. Pemerintah berharap hunian ini menjadi awal kehidupan baru. Pemulihan pascabencana diharapkan berjalan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sumut juga akan memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung. Akses jalan, air bersih, dan listrik menjadi prioritas. Fasilitas umum juga akan direncanakan. Lingkungan hunian diharapkan layak dan nyaman. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat.
Bobby menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin korban bencana kembali ke wilayah rawan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi hunian sangat diperhatikan. Faktor risiko bencana menjadi pertimbangan utama. Hunian dibangun di lokasi yang lebih aman. Langkah ini untuk mencegah bencana berulang.
Program hunian tetap ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang. Tidak hanya mengatasi masalah tempat tinggal. Tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah ingin hadir secara nyata. Kepedulian negara harus dirasakan langsung oleh rakyat.
Dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan diharapkan berjalan lancar. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses hingga selesai. Evaluasi akan dilakukan secara berkala. Setiap kendala akan segera ditangani. Transparansi menjadi prinsip utama.
Bobby Nasution berharap masyarakat dapat segera merasakan manfaat program ini. Hunian tetap akan menjadi simbol pemulihan. Kehidupan yang sempat terguncang diharapkan kembali stabil. Pemerintah akan terus hadir mendampingi warga. Pemulihan Sumut pascabencana menjadi komitmen bersama.
