NEWMEDAN.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan milik negara.
Dalam acara Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu malam (15/10), Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 entitas menjadi hanya 200-an perusahaan.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya untuk mengurangi beban administrasi dan biaya operasional negara, tetapi juga untuk memastikan aset-aset strategis BUMN lebih produktif dan menghasilkan keuntungan optimal.
“Kita memiliki terlalu banyak BUMN, dan banyak di antaranya tidak efisien. Saya sudah memberi arahan kepada CEO Danantara Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Roeslani, untuk segera melakukan restrukturisasi menyeluruh,” ujar Prabowo di hadapan para pemimpin perusahaan global yang hadir.
Presiden menjelaskan bahwa rasionalisasi jumlah BUMN merupakan strategi jangka panjang yang akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi maupun sosial.
“Target utama kita adalah memperbaiki rasio profitabilitas atau Return on Asset (RoA) agar perusahaan milik negara benar-benar berperan sebagai penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar menjadi beban,” tambahnya.
Reformasi untuk Efisiensi dan Daya Saing
Program ini, lanjut Prabowo, juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global. Pemerintah ingin memastikan hanya perusahaan yang benar-benar memiliki nilai strategis dan performa baik yang akan dipertahankan.
“Kita akan fokus pada BUMN yang berperan besar dalam energi, pangan, infrastruktur, dan teknologi. Selebihnya akan kita konsolidasikan, merger, atau jika perlu dibubarkan,” jelasnya.
Rosan Perkasa Roeslani, yang kini menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia—holding baru yang membawahi seluruh BUMN strategis—mengatakan pihaknya siap menjalankan arahan Presiden.
Menurut Rosan, proses pemetaan dan penilaian terhadap seluruh BUMN sedang berlangsung. Beberapa di antaranya akan digabungkan untuk memperkuat sinergi dan menghindari tumpang tindih bisnis.
“Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh. BUMN yang sehat dan berkontribusi besar akan diperkuat, sedangkan yang tidak efisien akan direstrukturisasi,” ujar Rosan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Langkah reformasi BUMN ini diharapkan mampu menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, karena menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan kompetitif.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Teguh Santosa, menilai kebijakan ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam menjalankan reformasi ekonomi.
“Selama ini jumlah BUMN yang terlalu banyak membuat efisiensi rendah dan pengawasan lemah. Jika berhasil, konsolidasi ini bisa memperkuat struktur ekonomi nasional,” kata Teguh.
Ia menambahkan, reformasi BUMN harus disertai dengan good corporate governance (GCG) yang ketat agar hasilnya tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan.
Langkah Bertahap dan Selektif
Pemerintah disebut tidak akan melakukan pemangkasan secara mendadak. Setiap keputusan akan melewati kajian ekonomi, sosial, dan hukum yang mendalam.
Kementerian BUMN bersama Danantara Indonesia akan menyusun peta jalan (roadmap) restrukturisasi untuk 5 tahun ke depan. Peta jalan itu akan memuat daftar perusahaan yang akan digabung, dilebur, atau dibubarkan.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa hak-hak karyawan BUMN yang terdampak akan tetap diperhatikan. “Tidak akan ada pengorbanan tenaga kerja tanpa solusi. Kita akan pastikan prosesnya adil dan manusiawi,” tegasnya.
Langkah besar ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan kebocoran anggaran dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Kita ingin BUMN bukan hanya besar dari sisi aset, tetapi juga kuat dalam menghasilkan nilai tambah bagi rakyat,” ujar Prabowo menutup pidatonya.
