NEWMEDAN.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan bahwa kondisi pasokan pangan di daerah tetap aman dan terkendali meskipun situasi politik dan sosial sempat memanas akibat aksi demonstrasi beberapa hari lalu. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi nasional terkait penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan, serta respon pemerintah terhadap kondisi pascademo. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian itu berlangsung secara hybrid dari ruang Sumut Smart Province, Senin (8/9/2025).
Menurut Surya, stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam menjaga ketenangan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memastikan bahwa distribusi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sayur-mayur tetap berjalan normal.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan menahan barang atau memainkan harga. Pemerintah akan bertindak tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran,” ujar Surya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Bulog, distributor besar, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memperlancar rantai distribusi. Langkah ini dianggap krusial dalam mencegah kelangkaan bahan pokok di tengah kondisi yang rawan spekulasi pasar.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan bahwa inflasi harus terus ditekan agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Menurutnya, kondisi politik pascademo tidak boleh berimbas pada stabilitas pangan di daerah. “Jangan sampai masyarakat dua kali menanggung beban, akibat situasi politik dan juga karena harga bahan pokok melonjak,” tegas Tito.
Data sementara yang disampaikan dalam rapat menunjukkan bahwa inflasi Sumut masih terkendali, meski ada sedikit kenaikan harga di beberapa komoditas strategis seperti cabai merah dan beras medium. Namun, pemerintah memastikan bahwa lonjakan harga tersebut masih bisa dikendalikan.
Pemprov Sumut juga menyiapkan langkah mitigasi melalui operasi pasar murah yang akan digelar secara berkala di sejumlah titik. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Selain itu, pemerintah daerah berencana mempercepat program ketahanan pangan berbasis desa. Surya menegaskan bahwa penguatan produksi lokal, khususnya di sektor pertanian dan hortikultura, menjadi solusi jangka panjang agar ketergantungan pada pasokan luar daerah dapat ditekan.
Sejumlah pihak dari kalangan akademisi dan aktivis ekonomi kerakyatan menilai langkah Pemprov Sumut sudah tepat. Mereka menekankan bahwa stabilitas distribusi harus dibarengi dengan transparansi harga di pasar, agar tidak ada ruang bagi spekulan.
Dukungan serupa juga datang dari kalangan pelaku usaha. Ketua Asosiasi Pedagang Pangan Sumut menyatakan siap mendukung upaya pemerintah menjaga kestabilan harga. Ia memastikan bahwa distribusi barang dagangan dari gudang ke pasar tetap berlangsung normal meski terjadi gejolak sosial.
Sementara itu, aparat kepolisian bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan di lapangan. Mereka menindak tegas pelaku penimbunan barang dan memastikan tidak ada hambatan distribusi dari produsen hingga konsumen.
Masyarakat sendiri mulai merasakan ketenangan setelah pemerintah daerah menyampaikan kepastian mengenai pasokan pangan. Beberapa pedagang pasar tradisional mengaku bahwa harga bahan pokok cenderung stabil pasca adanya operasi pasar yang dilakukan akhir pekan lalu.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap potensi gejolak di kemudian hari. Surya menegaskan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali. “Kami ingin masyarakat merasa aman, tidak hanya dari sisi keamanan pascademo, tapi juga dari sisi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Sumut berharap masyarakat dapat kembali fokus pada aktivitas ekonomi dan sosial tanpa dihantui kekhawatiran lonjakan harga. Pemerintah menegaskan, situasi pasca demo tidak boleh menjadi alasan terjadinya krisis pangan di Sumatera Utara.
