NEWMEDAN.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kondisi birokrasi di Indonesia. Setelah 299 hari menjabat sebagai Presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, ia menegaskan bahwa masih banyak penyelewengan terjadi di berbagai level pemerintahan.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8). Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bahwa birokrasi yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik, justru masih menyisakan banyak persoalan.
“Setelah hampir setahun memimpin, saya semakin memahami betapa besar tantangan bangsa ini. Birokrasi yang seharusnya menopang pembangunan, masih kerap disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Prabowo.
Ia menilai, salah satu hambatan terbesar dalam menjalankan pemerintahan adalah praktik penyelewengan kewenangan, yang berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan masyarakat.
Menurut Presiden, fenomena tersebut tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. “Kita tidak boleh membiarkan birokrasi menjadi penghalang bagi rakyat mendapatkan hak-haknya,” tegasnya.
Prabowo juga menyebut bahwa dirinya menerima banyak laporan terkait praktik pungutan liar, penyalahgunaan anggaran, hingga proses administrasi yang dipersulit di sejumlah instansi pemerintahan.
Meski demikian, ia menegaskan tidak akan tinggal diam. Pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem birokrasi, termasuk digitalisasi pelayanan publik.
“Teknologi harus kita manfaatkan untuk memangkas jalur birokrasi yang panjang. Semakin sedikit tatap muka, semakin kecil peluang terjadinya pungli,” ujarnya.
Prabowo menambahkan, pemerintahannya berkomitmen menegakkan disiplin dan transparansi di seluruh jenjang birokrasi. Aparatur negara yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Ia juga mengajak semua pihak, baik lembaga negara, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, pengawasan publik menjadi kunci untuk mencegah praktik penyelewengan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya revolusi mental di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta para pegawai negeri bekerja dengan hati, menjunjung tinggi integritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kalau birokrasi bersih dan profesional, pembangunan akan berjalan lebih cepat, rakyat akan lebih sejahtera, dan negara akan lebih kuat,” katanya.
Pidato Prabowo mendapat perhatian serius dari para anggota MPR, DPR, dan DPD yang hadir. Sejumlah legislator menilai pernyataan Presiden merupakan peringatan penting bagi reformasi birokrasi yang selama ini berjalan lamban.
Pengamat politik juga menilai, pernyataan Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah akan lebih agresif dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di tubuh birokrasi.
Dengan demikian, setelah 299 hari menjabat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perbaikan birokrasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Ia berharap, langkah tegas dan reformasi mendalam dapat membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
