NEWMEDAN.COM – – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan pada Kamis malam, 26 Juni 2025, lembaga antirasuah tersebut mulai menelusuri keterlibatan sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Lima orang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT tersebut. Mereka terdiri atas pejabat dinas dan rekanan proyek yang diduga terlibat dalam pengaturan tender serta pembagian dana proyek secara ilegal. Barang bukti berupa uang tunai, dokumen, serta percakapan elektronik telah diamankan oleh penyidik KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya kini menggunakan pendekatan “follow the money” untuk melacak aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Strategi ini bertujuan membongkar jaringan sistemik yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi dari hulu ke hilir.
Bobby Nasution, sebagai kepala daerah, menjadi salah satu pihak yang masuk dalam lingkup penyelidikan. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, KPK membuka kemungkinan untuk memanggil dan memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi guna mengklarifikasi perannya dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek jalan tersebut.
Menurut Asep Guntur, pemanggilan pejabat tinggi seperti gubernur merupakan hal yang biasa dalam proses penyidikan. “Kami tidak ingin berspekulasi, namun semua pihak yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, akan kami periksa sesuai kebutuhan penyidikan,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (27/6/2025).
Proyek jalan yang menjadi sorotan ini bernilai triliunan rupiah dan merupakan bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Program ini semula digadang-gadang dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera Utara, namun kini tercoreng oleh dugaan praktik korupsi yang masif.
Lembaga antikorupsi tersebut juga mengindikasikan adanya modus manipulasi dokumen tender dan penggelembungan anggaran dalam pelaksanaan proyek. Proyek yang semestinya menjadi sarana kemajuan daerah justru menjadi ladang untuk memperkaya diri bagi oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Menanggapi isu yang berkembang, Bobby Nasution sempat memberikan pernyataan singkat kepada media. Ia menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK jika dibutuhkan. “Saya mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh KPK. Kalau memang saya perlu dimintai keterangan, saya akan hadir dan kooperatif,” ucapnya di Kantor Gubernur Sumut.
Publik menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena melibatkan proyek infrastruktur yang dananya bersumber dari APBD dan sebagian dari dana pusat. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan menjadi pintu masuk untuk membersihkan sektor konstruksi dari praktik korupsi berjamaah.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Dr. Taufik Rinaldi, menilai bahwa langkah KPK untuk menelusuri seluruh alur dana adalah strategi penting. “Kasus korupsi besar seperti ini biasanya melibatkan banyak pihak dan lapisan. Jika tidak diurai dari aliran uang, bisa saja pelaku utama luput dari jeratan hukum,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD Sumatera Utara meminta agar proses hukum dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih. Wakil Ketua DPRD Sumut, Heri Panggabean, menegaskan bahwa seluruh pejabat yang terlibat, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, harus dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bersalah.
KPK menyatakan akan memanggil sejumlah saksi tambahan dalam pekan mendatang. Saksi-saksi ini berasal dari kalangan ASN, kontraktor, serta pejabat yang sebelumnya menjabat di dinas terkait. KPK juga telah mengirimkan tim audit forensik ke Sumatera Utara untuk mengecek ulang dokumen proyek secara menyeluruh.
Kasus ini menjadi salah satu prioritas KPK mengingat dampaknya yang besar terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penanganan kasus ini juga dinilai sebagai ujian integritas bagi para kepala daerah dalam mengelola anggaran pembangunan secara transparan.
Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan apakah ada potensi tersangka baru dalam waktu dekat. Namun, juru bicara KPK menyebut bahwa semua perkembangan akan diumumkan secara terbuka kepada publik demi menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum.
Dengan terus berjalannya penyelidikan, masyarakat kini menanti hasil akhir dari proses hukum ini. Apakah KPK mampu mengungkap seluruh aktor di balik korupsi proyek jalan ini atau justru terbentur oleh kekuatan politik yang melindungi oknum tertentu—waktu akan menjawabnya.
