Newmedan.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengeluarkan instruksi tegas terkait evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dalam instruksinya, Presiden menegaskan bahwa direksi yang tidak berprestasi, malas, atau bahkan menyalahgunakan fasilitas yang ada harus segera diganti. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien dan berkontribusi maksimal bagi perekonomian negara.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa BUMN yang dikelola oleh BPI Danantara berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Direksi yang tidak menunjukkan kinerja baik, malas bekerja, atau terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas harus segera diberhentikan,” tegas Prabowo dalam pernyataan resminya.
BPI Danantara, yang bertugas mengelola investasi strategis negara, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi operasional BUMN yang berada di bawah naungannya. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa jajaran direksi harus memiliki integritas tinggi, bekerja secara profesional, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas mereka.
Prabowo juga menekankan pentingnya meninggalkan pola kerja lama yang tidak efisien dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan zaman. “Kita tidak bisa lagi bergantung pada pola kerja yang sudah usang, harus ada perubahan dan perbaikan untuk mencapai hasil yang optimal,” lanjutnya.
Instruksi ini menjadi sorotan penting mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh BUMN, mulai dari masalah manajerial, pengelolaan keuangan, hingga dampaknya terhadap perekonomian nasional. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan menggantinya dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam pernyataannya, Presiden juga menegaskan bahwa pemilihan direksi yang baru harus dilakukan dengan lebih cermat dan berdasarkan pada rekam jejak profesionalisme, integritas, dan kemampuan manajerial yang mumpuni. “Kita butuh orang-orang yang benar-benar kompeten dan memiliki visi untuk memajukan perusahaan-perusahaan negara ini,” ujar Prabowo.
Proses evaluasi ini akan dilakukan secara menyeluruh oleh tim independen yang akan menilai kinerja masing-masing direksi. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dapat tercermin dalam peningkatan kinerja jangka panjang.
BPI Danantara sendiri, sebagai badan yang mengelola investasi strategis, berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi negara. Keberhasilan BPI Danantara sangat bergantung pada kemampuan direksi dalam mengelola sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk mendukung perusahaan-perusahaan negara dalam menghadapi persaingan global.
Presiden juga mengingatkan bahwa dalam proses evaluasi ini, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap anggota direksi. Semua direksi, tanpa memandang latar belakang, harus dinilai berdasarkan kinerja mereka yang nyata dan kontribusi yang diberikan terhadap kemajuan BUMN.
Terkait dengan penggantian direksi yang tidak memenuhi kriteria, Prabowo menegaskan bahwa prosesnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. “Pemberhentian dan penggantian direksi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan pada evaluasi yang objektif,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar jajaran direksi yang sudah terbukti berprestasi dan memiliki integritas tinggi diberi penghargaan dan dukungan penuh untuk melanjutkan tugas mereka. Penghargaan terhadap direksi yang baik diharapkan dapat memotivasi para profesional di BUMN untuk bekerja dengan lebih maksimal.
Kebijakan evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola di BUMN dan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan perusahaan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Presiden Prabowo juga meminta agar BPI Danantara melakukan pembenahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan, agar setiap langkah yang diambil dapat diawasi dengan ketat dan tidak ada ruang bagi praktek penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan fasilitas di tingkat direksi.
Sebagai tindak lanjut dari instruksi ini, Kementerian BUMN bersama BPI Danantara akan segera melakukan pertemuan dengan para pihak terkait untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan evaluasi dan penggantian direksi yang tidak berprestasi. Dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas strategi untuk memperbaiki sistem manajemen BUMN agar lebih efisien dan berdaya saing tinggi.
Langkah evaluasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kinerja BUMN dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan negara dapat beroperasi secara profesional, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya perubahan dalam pengelolaan, diharapkan BUMN dapat semakin berkontribusi pada kemajuan bangsa dan mempercepat proses pembangunan ekonomi.
