MEDAN – Penunjukan Mardohar Tambunan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Kota Medan kembali menuai pertanyaan publik. Pasalnya, nama Mardohar Tambunan tercatat telah tiga kali ditunjuk oleh Wali Kota Medan Rico Waas untuk mengisi kekosongan jabatan pucuk pimpinan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Berulangnya penunjukan pejabat sementara ini dinilai sejumlah kalangan sebagai indikasi bahwa roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan belum berjalan optimal. Sebab, hingga kini Wali Kota Rico Waas belum juga menetapkan pejabat definitif untuk memimpin RSUD Dr Pirngadi secara permanen.
Kondisi tersebut dianggap semakin krusial mengingat RSUD Dr Pirngadi merupakan salah satu fasilitas layanan kesehatan rujukan utama bagi masyarakat Kota Medan. Ketidakpastian pada level kepemimpinan rumah sakit dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas manajemen pelayanan kesehatan bagi warga.
Persoalan ini semakin kompleks setelah muncul dugaan keterlibatan Mardohar Tambunan dalam pengaturan sejumlah proyek di lingkungan RSUD Dr Pirngadi Medan. Dugaan tersebut menambah daftar sorotan publik terhadap sosok yang berulang kali dipercaya mengisi posisi Plt Direktur itu.
Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, turut menyoroti persoalan ini. Ia menilai Wali Kota Rico Waas terkesan kurang memberi perhatian serius terhadap tata kelola pelayanan kesehatan di Kota Medan.
“Wali Kota Medan Rico Waas ini seakan tidak peduli dengan pelayanan kesehatan, sampai sekarang mengapa Direktur RSUD Dr Pirngadi masih kosong dan dijabat oleh Plt, kan ini dapat mengganggu pelayanan kesehatan serta birokrasi pemerintah,” ujar Ahmad Fuadi Nasution.
Ahmad Fuadi menambahkan, proses pencarian sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Direktur RSUD Dr Pirngadi secara definitif dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyebut, terpilihnya Mardohar Tambunan sebagai Plt hingga tiga kali menjadi bukti belum adanya langkah konkret dari Pemerintah Kota Medan untuk menuntaskan persoalan tersebut.
“Kalau kita lihat, Rico Waas ini seperti belum tahu dia mau berbuat apa untuk Kota Medan. Untuk mencari sosok yang tepat menjabat sebagai Direktur RSUD Dr Pirngadi saja sampai sekarang tidak berjalan baik. Sudah tiga kali Mardohar Tambunan menjabat sebagai Plt Direktur,” katanya.
Lebih jauh, Ahmad Fuadi juga menyinggung kinerja Rico Waas secara umum dalam memimpin Kota Medan. Menurutnya, sejauh ini belum terlihat arah pembangunan yang jelas selama masa kepemimpinan Rico Waas, yang akan menjabat selama dua tahun sebagai kepala daerah di Kota Medan.
Ia pun mempertanyakan kesiapan serta komitmen Rico Waas dalam mendorong laju pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan selama sisa masa jabatannya.
“Kalau memang tidak sanggup, lambaikan tangan saja, dan nyatakan kepada masyarakat bahwa sampai sekarang ini belum mengerti apa yang mau dilakukan untuk membangun Kota Medan,” tegasnya.
Ahmad Fuadi menegaskan, dugaan keterlibatan Mardohar Tambunan dalam pengaturan proyek di RSUD Dr Pirngadi turut menambah catatan negatif terhadap tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Rico Waas. Ia berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Sejumlah pihak menilai, kekosongan pejabat definitif dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan strategis di internal rumah sakit, termasuk dalam hal perencanaan anggaran, pengadaan, hingga pengembangan layanan kepada pasien.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Medan maupun dari Wali Kota Rico Waas terkait kritik yang disampaikan oleh BADKO HMI Sumatera Utara tersebut. Begitu pula, belum ada klarifikasi resmi dari Mardohar Tambunan mengenai dugaan yang disematkan kepadanya.
Publik di Kota Medan berharap agar Pemerintah Kota segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menetapkan pejabat definitif di RSUD Dr Pirngadi, sekaligus menuntaskan dugaan penyimpangan proyek yang mengiringi nama Mardohar Tambunan, demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Kota Medan.
Catatan: Artikel ini merupakan penulisan ulang berdasarkan materi dan kutipan yang disampaikan oleh sumber, khususnya pernyataan Ahmad Fuadi Nasution. Dugaan pengaturan proyek yang disebutkan masih berstatus dugaan dan belum terverifikasi melalui proses hukum atau klarifikasi resmi dari pihak terkait.
